PEDOMAN-ONLINE.ID – Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), menekankan perlunya aparat penegak hukum tetap netral dan adil dalam Pemilihan Presiden 2024. Baginya, aparat yang berpihak kepada salah satu pihak dianggap sebagai pengkhianat terhadap masyarakat.
“TNI-Polri memiliki kewajiban karena berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Jika mereka berpihak, itu dianggap sebagai pengkhianatan,” ujar OSO dalam video wawancara dengan sejumlah jurnalis di Jakarta, pekan ini.
OSO menegaskan bahwa tidak boleh ada pengkhianatan terhadap bangsa, dan TNI-Polri harus selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Bukan hanya TNI-Polri, siapa pun yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu ini harus bertindak adil, jujur, dan tanpa intimidasi,” tambahnya.
Untuk memastikan netralitas aparat, OSO dan TPN Ganjar-Mahfud berencana untuk mendatangi TNI-Polri.
“Kami akan mengunjungi berbagai pihak, termasuk Polri, TNI, dan tokoh-tokoh yang memiliki kepentingan terhadap kemakmuran bangsa ini,” kata OSO.
Belakangan ini, TPN sering mengkritisi aparat, terutama TNI, setelah terjadi kasus penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah. Mereka mengajukan pertanyaan tentang netralitas aparat negara dalam Pemilihan Presiden 2024.
Discussion about this post